makalah konflik

BAB 1

CARA PENGENDALIAN KONFLIK

Pengendalian suatu konflik hanya mungkin dapat dilakukan apabila berbagai pihak yang berkonflik terorganisir secara jelas. Menekankan sebuah konflik agar tidak berlanjut menjadi sebuah tindak kekerasan memerlukan strategi pendekatan yang tepat.

1.      Pengendalian Secara Umum

Secara umum, terdapat beberapa cara dalam upaya mengendalikan atau meredakan sebuah konflik, yaitu sebagai berikut :

a.       KONSILIASI

     Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembag tertentu yang dapat memberikan keputusan dengan adil. Dalam konsiliasi berbagai kelompok yang berkonflik duduk bersama mendiskusikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Contoh bentuk pengendalian konflik seperti ini adalah melalui lembaga perwakilan rakyat.

b.      ARBITRASI

Arbitrasi merupakan bantuk pengandalian konflik sosial melalui pihak ketiga dan kedua belah pihak yang berkonflik menyetujuinya. Keputusan-keputusan yang diambil pihak ketiga harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik.

c.       MEDIASI

Mediasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial dimana pihak-pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Namun berbeda dengan arbitrasi, keputusan-keputusan pihak ketiga tidak mengikat manapun.

d.      AJUDICATION

Ajudication merupakan cara penyelesaian konflik melalui pengadilan yang tetap dan adil.

e.       SEGREGASI

Upaya salign menghindar atau memisahkan diri untuk mengurangi ketegangan.

f.       STALAMATE

Konflik yang berhenti dengan sendirinya karena kekuatan yang seimbang.

g.      KOMPROMI

Kedua belah pihak yang bertentangan berusaha mencari penyelesaian dengan mengurangi tuntutan

h.      COERSION

Penyelesaian konflik dengan paksaan

i.        KONVERSI

Salah satu pihak mengalah dan mau menerima pendirian piahk lain.

j.        GENJATAN SENJATA

Penghentian konflik untuk sementara waktu yang biasanya dalam bentuk peperangan untuk menyembuhkan korban.

BAB II

PENGENDALIAN MENGGUNAKAN MANAJEMEN KONFLIK

Disamping cara-cara tersebut diatas, gaya pendekatan seseorang atau kelompok dalam menghadapi situasi konflik dapat dilaksanakan sehubungan dengan tekanan relatif atas apa yang dinamakan cooperativeness dan assertiveness. Cooperativiness adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu atau kelompoknya lain sedangkan assertivenes merupakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu atau kelompok sendiri. Ada lima gaya menejemen konflik berkaitan dengan adanya tekanan relatif di antara keinginan untuk menuju kearah cooperativeness atau assertiveness sesuai dengan intensitasnya, yaitu sebagai berikut :

a.       Tindakan menghindari

Bersikap tidak kooperatif dan tidak assertif, menarik diri dari situasi yang berkembang dan atau bersikap netral dalam segala macam cuaca.

b.      Kompetisi atau komando otoritatif

Bersikap tidak kooperatif, tetapi asertif, bekerja dengan cara menentang keinginan pihak lain, berjuang untuk mendominasi dalam situasi menang atau kalah dan atau memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan kesimpulan tertentu dengan menggunakan kekuasaan yang ada.

c.       Akomodasi atau meratakan

Besikap kooperatif, tetapi tidak asertif, membiarkan keinginan pihak lain menonjol, meratakan perbedaan-perbedaan guna mempertahankan harmoni yang diusahakan secara buatan.

d.      Kompromis

Bersikap cukup kooperatif dan juga asertif dalam intensitas yang cukup. Bekerja menuju kearah pemuasan pihak-pihak yang berkepentingan, mengupayakan tawar-menawar untuk mencapai pemecahan yang dapat diterima kedua belah pihak meskipun tidak sampai tingkat optimal, tak seorangpun merasa menang, dan tak seorangpun merasa bahwa yang bersangkutan menang atau kalah secara mutlak.

e.       Kolaborasi (kerjasama)

Bersikap kooperatif maupun asertif, berusaha untuk mencapai kepuasaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan jalan bekerja melalui perbedaan-perbedaan yang ada, mencari dan memecahkan masalah hingga setiap individu atau kelompok mencapai keuntungan masing-masing sesuai dengan harapannya.

BAB III

HASIL MANAJEMEN KONFLIK

Dari gaya manajemen konflik tersebut kemungkinan hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

a.       Konflik kalah-kalah

Konflik kalah-kalah terjadi apabila tak seorangpun diantara pihak yang terlibat mencapai tujuan yang sebenarnya dan alasan atau faktor-faktor penyebab konflik tidak mengalami perubahan. Hasil kalah-kalah biasanya akan terjadi apabila konflik dikelola dengan sikap menghindari, akomodasi, meratakan dan atau melalui kompromis.

Sikap menghindari merupakan sebuah bentuk ekstrim tiadanya perhatian. Orang berpura-pura seakan-akan konflik tidak ada dan mereka hanya berharap bahwa konflik tersebut akan terselesaikan dengan sendirinya. Akomodasi atau meratakan berusaha menekan perbedaan-perbedaan antara pihak yang berkonflik dan menekankan pada persamaan-persamaan pada bidang-bidang kesepekatan.

Kompromis akan terjadi apabila dibuat akomodasi sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak yang berkonflik mengorbankan hal tertentu yang dianggap mereka sebagai hal yang bernilai. Akibatnya adalah bahwa tidak ada satu pihakpun yang mencapai keinginan mereka dengan sepenuhnya dan menciptakan kondisi-kondisi anteseden untuk konflik-konflik yang mungkin akan muncul pada masa yang akan datang.

b.      Konflik Menang-Kalah

Pada konflik menang-kalah, salah satu pihak mencapai apa yang diinginkannya dengan mengorbankan keinginan pihak lain. Hal tersebut mungkin disebabkan karena adanya persaingan, dimana orang mencapai kemenangan melalui kekuatan, ketrampilan yang superior, atau karena unsur dominasi. Ia juga dapat merupakan hasil dari komando otoratif, ketika seorang otoriter mendikte sebuah pemecahan dan kemudian dispesifikasikan apa yang akan dicapai dan apa yang akan dikorbankan dan oleh siapa. Andaikata figur otoritas tersebut merupakan pihak aktif di dalam konflik yang berlangsung, maka kiranya mudah untuk meramalkan siapa yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan kalah. Mengingat bahwa strategi-strategi menang-kalah juga tidak memecahkan kausa pokok terjadi konflik, maka kiranya pada masa mendatang konflik-konflik akan muncul lagi.

c.       Konflik Menang-Menang

Konflik menang-menang dilaksanakan dengan jalan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi. Hal tersebut secara tipikal dicapai melalui apabila dilakukan konfrontasi persoalan-persoalan yang ada dan digunakannnya cara pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan.

Kondisi menang-menang meniadakan alasan-alasan untuk melanjutkan atau menimbulkan kembali konflik yang ada karena tiada hal yang dihindari ataupun ditekankan. Semua persoalan-persoalan yang relevan diperbincangkan dan dibahas secara terbuka.

Pemecahan masalah dan kerjasama dapat dikatakan sebagai pendekatan yang peling berhasil dan paling baik dalam usaha menejemen konflik. Akan tetapi, bukan berarti pemecahan yang lain tidak memiliki nilai yang potensial dalam pengelolaan suatu konflik. Akan selalu ada konflik yang tidak dapat dikelola dengan kolaborasi. Untuk hal-hal demikian kita pakai saja prinsip “minus mallun” (terbaik diantara yang kurang baik). Dalam menangani konflik, terutama yang sifatnya destruktif, kita hrus menjunjung tinggi demikrasi, transparansi dan toleransi dalam segala aspek kehidupan.

Selain beberapa gaya menejemen konflik seperti disebutkan diatas, masih ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghentikan kekerasan, diantaranya adalah perdaiman melalui kekuatan, pendekatan pola kontrol hukum, serta keamanan bersama dan konflik tanpa konflik.

a.       Perdamaian Melalui Kekuatan

Konsep perdamaian melalui kekuatan mendukung penggunaan cara apapun yang diperlukan. Pendekatan ini melahirkan model kekerasan kriminal dan mengandalkan pencegahan melalui intimidasi untuk mengurangi perilaku kekerasan dan mendukung pengembangan teknologi. Tindakan tersebut dijalankan oleh negara, polisi atau militer, dan sistem pengadilan kriminal, tetapi pada tingkat yang ekstrim, jika negara dirasa tidak efektif, maka kelompok-kelompok yang peduli akan turut campur tangan.

b.      Pola Kontrol Hukum

Pendekatan ini menekankan pada negosiasi dan perjanjian pengendalian senjata di lingkungan internasional, penegakan hukum secara efektif yang digabungkan dengan program sosial untuk menghadapi para pelanggar hukum di tingkat lokal, serta kerangka hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Inti pendekatan iani adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kekerasan adalah dengan mempertahankan aturan hukum. Pertikaian antarkelompok harus diselesaikan di ruang pengadilan, bukan di medan perang karena manusia pada dasarnya bersifat rasional sehingga dapat diajarkan untuk melakukan cara yang rasional.

c.       Kemanan Bersama dan Konflik Tanpa Kekerasan

Pendekatan ini menuntut adanya konstruksi institusi yang bisa mnghambat munculnya sebab-sebab kekerasan, dan tidak menekankan pada organisasi agen kontrol sosial seperti militer dan kepolisisan. Pendekatan ini menekankan pada kerjasama dan konflik tanpa kekerasan.

Adapun asumsi mendasar pendekatan ini adalah sebagai berikut :

1)      Tidak ada manusia yang akan aman sampai setiap orang merasa aman.

2)      Kekuatan diperlukan untuk mempertahankan perdamaian.

3)      Penyelesaian masalah dengan cara kekerasan hanya akan menghasilkan kepuasan sementara.

4)      Kekerasan struktur bisa menjadi destruktif seperti bentuk kekerasan lain.

5)      Konflik tidak harus menjadi suatu kemenangan bagi salah satu pihak dan kekalahan pada pihak lain.

6)      Perjuangan tanpa kekerasan secara moral dan strategi lebih bernilai dari perjuangan dengan kekerasan.

Secara singkat pendekatan keamanan bersama menghendaki adanya pemolaan kembali semua pendekatan mendasar terhadap hubungan manusia dari tingkat keluarga sampai pada sistem dunia.

BAB IV

KONTROL POLITIK

            Fungsi patai sebagai agen kontrol politik partai politik berperan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau peleksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Disini partai politik bertugas sebagai pengawas pemerintah dan meninjau jalanya pemerintahan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya dan juga membantu menyampaikan aspirasi masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Terdapat dua meknisme dalam menyampaikan sikap kritis terhadap pemerintah: pertama sikap kritis yang disalurkan dan di cerminkan oleh wakil-wakil partai politik yang terdapat dalam lembaga legislative. Lembaga legislative ini mempunyai beberapa fungsi, bisa sebagai partner pemerintah, dan sekaligus mengusulkan rancangan undang-undang yang akan diimplemantasikan pemerintah. Ketika partai politik melihat ketidakberesan dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat, mereka dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat mengubahnya. Pada kenyataannya, hal ini tidak mudah dan otomatis dapat dilakukan, mengingat pola pengambilan keputusan yang sangat kompleks dan kerap terjadi negosiasi politik antarfraksi. Kedua, partai politik dapat menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non parlementer, misalnya dengan jalan diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah. Bisa juga dilakukan dialog dengan media massa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik.

BAB V

PENUTUP

Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini.